O wife, Hakmu Know!

The lack of domestic violence (domestic violence) often make their wives do not understand what their rights in the household. "But, as a man, wife and husband rights is the same."



The lack of domestic violence (domestic violence) often make their wives do not understand what their rights in the household. "But, as a man, wife and husband rights is the same."

In other words, they are equal, as in the Convention on the deletion of all Forms of Discrimination against Women, which has been ratified by Indonesia through Law No. 7 / 1984, and as applicable national law. Content, equality of rights between men and women in all fields.

The rights of women is directly related to his role as a wife, among others:

1. The right to determine the distance of pregnancy and child birth
"As the pregnancy, wives have rights, because he who has the body for pregnancy," says Vice-Chairman of the LBH APIK Asnifriyanti Damanik. Wives have the right to decide when to have children and the birth. "How the birth of each year or not, he surrendered.'s Wife is also entitled to choose contraception, which will be used."

2. Determine the citizenship rights of children
Law No. 62/1958 provides that if the Indonesian Citizens of women married to men WNA, the child automatically become a WNA. And vice versa, if women married to men WNA Indonesian Citizens, then the child will become Indonesian Citizens, the patrilineal. "Wives do not have the right to determine their child's citizenship."

This is a dilemma, because the law in recent years 1984, the wife also have rights over their children's citizenship. "The government has not revoke the law of 1958, according to the law in 1984, the country is the obligation to change the law and revoked the mendeskriminasikan women mencipatakan Law and the non-discriminatory," says Asni.

3. Concerning property rights
Wives have rights in civil actions, such as conducting trade agreements with other parties. In addition, the wives also have the same rights with their husbands about the property, such as determining, and has controlled the property. For example, the wife can cancel the agreement between husband and the buyer, if the husband to sell the car without the themselves. "Wives enough to bring the book as proof of marriage."

4. The right to a divorce
This has been stipulated in Law No. 1 / 1974, with the conditions stipulated in Government Regulation No. 9 / 1975. In, there are 6 Condition divorce, among others, one of the drinker, like dice, husband and wife leave for 2 consecutive years without a known / has been split, husband and criminal impunity for 5 more years, to make intimacy husband, the husband violence, and because the fighting which continued until both parties can not in the same again.

5. The right to educate and protect children
Husband and wife have the same rights to educate and protect children. For example, when children will enter school, there must be discussion between the first two.

6. The right to know the income of husband
The agreement could be their husband is working. Thus, the wife entitled to know information about the influx of cash-out. "Often the wife is important that I tercukupi." How, for example, if the husband suddenly died as a result of the accident, while the wife does not know that her husband's salary during this didepositokan. Actually, the wife should keep the child. This is sometimes not thought that far-away day by women.

Rights that are not received by the wife of operation allows them to ask for protection. Advice Asni, if the wife experienced domestic violence, any shape, immediately to the nearest police station. Another alternative is the approach the Legal Aid Institute (LBH) office or NGOs concerned with women's rights or wife.

Family support large husband is also very important. "From the cases that I met, most parents already know the behavior of the husband who loves her children play hands. But, rather than giving them support in the menantunya to proceed, but the fact is, if they want the divorce, it is important that their sons are not reported to police. This is ultimately the more difficult for the women. "

Will be better if there are witnesses who directly and quickly take to support the victims. Therefore, "The role of the community, especially the Chairman of the RT is very important. People must be included if indeed we intend to minimize domestic violence. This is necessary in order to emphasize that violence against women is a crime against humanity."

File. NOVA Photo: Romy Palar

Wahai Istri, Kenali Hakmu!

Ketidakmengertian akan bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering membuat para istri tak mengerti apa haknya dalam rumah tangga. "Padahal, sebagai manusia, hak istri dan suami itu sama."

Dengan kata lain, mereka itu setara, seperti yang tertuang dalam Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No 7/1984, dan berlaku sebagai hukum nasional. Isinya, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang.

Adapun hak perempuan yang terkait langsung dengan perannya sebagai seorang istri, antara lain:

1. Hak untuk menentukan jarak kelahiran anak dan kehamilan
"Menyangkut kehamilan, istri punya hak, karena dia-lah yang punya tubuh untuk hamil," tegas Wakil Ketua Pengurus LBH-APIK Asnifriyanti Damanik. Istri berhak menentukan kapan melahirkan dan punya anak. "Mau tiap tahun melahirkan atau tidak, terserah dia. Istri juga berhak memilih alat kontrasepsi yang akan dipakai."

2. Hak menentukan kewarganegaraan anaknya
UU No 62/1958 mengatur bahwa jika perempuan WNI menikah dengan pria WNA, sang anak otomatis menjadi WNA. Dan sebaliknya, jika perempuan WNA menikah dengan pria WNI, maka sang anak akan menjadi WNI, mengikuti garis keturunan ayah. "Istri tidak punya hak untuk menentukan kewarganegaraan anaknya."

Ini dilematis, sebab dalam UU terbaru tahun 1984, istri juga punya hak atas kewarganegaraan anaknya. "Pemerintah belum mencabut UU tahun 1958, padahal menurut UU tahun 1984, kewajiban negara adalah mengubah dan mencabut UU yang mendeskriminasikan perempuan serta mencipatakan UU yang non-diskriminatif," tegas Asni.

3. Hak yang menyangkut harta
Istri punya hak dalam tindakan perdata, seperti melakukan perjanjian dagang dengan pihak lain. Selain itu, istri juga memiliki hak yang sama dengan suami mengenai harta bersama, seperti menentukan, memiliki dan menguasai harta tersebut. Contohnya, istri bisa membatalkan perjanjian antara suami dan pembeli, jika suami menjual mobil tanpa sepengetahuan dirinya. "Istri cukup membawa buku nikah sebagai bukti."

4. Hak untuk mengajukan perceraian
Ini telah diatur dalam UU No 1/1974, dengan syarat-syarat yang diatur dalam PP No 9/1975. Di dalamnya, terdapat 6 syarat perceraian, antara lain salah satu pihak pemabuk, suka berjudi, suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut tanpa diketahui/telah pisah, suami mendapat hukuman pidana selama 5 tahun lebih, suami melakukan perzinaan, suami melakukan kekerasan, serta karena percekcokan yang terus menerus sehingga kedua belah pihak tak bisa disatukan lagi.

5. Hak untuk mendidik dan memelihara anak
Suami maupun istri memiliki hak yang sama untuk mendidik dan memelihara anak. Misalnya, ketika anak akan masuk sekolah, harus ada diskusi terlebih dulu antara keduanya.

6. Hak untuk mengetahui penghasilan suami
Pasalnya, bisa jadi kesepakatan mereka adalah suami yang bekerja. Dengan demikian, istri berhak tahu informasi keluar-masuknya uang. "Sering para istri bilang, yang penting saya tercukupi." Bagaimana jika misalnya suami tiba-tiba meninggal akibat kecelakaan, sementara istri tidak tahu bahwa gaji suaminya selama ini didepositokan. Padahal, istri tetap harus menghidupi anak. Inilah yang kadang tidak dipikirkan jauh-jauh hari oleh perempuan.

Hak-hak yang tidak diterima istri dengan semestinya ini memungkinkan mereka untuk meminta perlindungan. Saran Asni, jika istri mengalami KDRT, apa pun bentuknya, segeralah melapor ke polisi terdekat. Alternatif lain adalah mendatangi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau kantor LSM yang peduli terhadap masalah hak-hak perempuan atau istri.

Dukungan keluarga besar suami juga sangat penting. "Dari kasus yang saya temui, kebanyakan orang tua suami sudah tahu perilaku anaknya yang suka main tangan. Tapi, mereka bukannya memberi dukungan pada menantunya untuk melapor, tapi justru bilang, terserah kalau mau cerai, yang penting anak lelaki mereka tidak dilaporkan ke polisi. Inilah yang akhirnya semakin menyulitkan pihak perempuan."

Akan lebih baik jika ada saksi yang langsung cepat menindak dan mendukung korban. Karena itu, "Peran masyarakat, terutama Ketua RT sangat penting. Masyarakat memang harus diikutsertakan jika kita berniat meminimalisir KDRT. Ini perlu dalam rangka menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan."

Dok. NOVA Foto: Romy Palar

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Tidak ada komentar:

Posting Komentar